Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol baru-baru ini mengeluarkan pengumuman darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 23.00 waktu setempat. Keputusan ini telah mengejutkan banyak pihak dan menarik perhatian dunia internasional, mengingat Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan stabilitas politik yang relatif kuat. Namun apakah langkah pengumuman darurat militer tersebut menandakan bahwa Korea Selatan siap berperang?.
Mengingat belakangan ini Korsel kerap terlibat konflik dengan negara tetangganya yakni Korea Utara. Atau ada faktor lain dibalik keputusan yang penuh kontroversi ini?. Pada kesempatan ini kita akan mengulas lebih dalam dibalik keputusan kontroversi ini, serta tanggapan sejumlah pihak dan masyarakat luas.
Awal Mula Pengumuman Darurat Militer
Korea Selatan dan dunia internasional dibuat terkejut atas pernyataan darurat militer yang disampaikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Informasi darurat militer ini disampaikan melalui televisi nasional, yang disiarkan secara langsung kepada seluruh rakyat Korsel. Sebagai informasi tambahan, Korea Selatan terakhir kali menetapkan status darurat militer pada tahun 1987.
Namun apa yang terlintas dibenak Anda, saat sebuah negara menetapkan status darurat militer?. Tentu hal yang pertama kali Anda pikirkan adalah kesiapan suatu negara dalam menghadapi ancaman perang bukan?, tapi apakah benar demikian?. Untuk mengetahui alasan pasti atas fenomena yang terjadi, mari kita simak bersama-sama pembahasan artikel ini.
Melindungi Negaranya Dari Ancaman Komunis
Salah satu alasan yang diungkapkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol adalah untuk melindungi negaranya dari ancaman kekuatan komunis. Seperti yang kita ketahui, hubungan antara negara Korea Selatan dan Korea Utara sedang di ambang batas perang. Situasi ini memicu kekhawatiran Presiden atas ancaman yang timbul akibat meningkatnya kekuatan komunis Korea Utara.
Selain itu, keputusan darurat militer juga bertujuan untuk menghilangkan atau membasmi kekuatan pro Korut, untuk melindungi tatanan konstitusional liberal. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah dengan diberlakukan darurat militer, sistem pemerintah dan demokrasi Korsel dapat terjaga?.
Kesulitan Meloloskan Rancangan UU
Presiden Korea Selatan, mengumumkan darurat militer seolah-olah dirinya berada dalam bahaya akibat hubungan yang kian memburuk dengan Korut. Namun apakah benar demikian?, belakangan ini terungkap bahwa fenomena ini terjadi karena masalah internal politik.
Seperti yang kita ketahui, Yoon Suk Seol sedang menghadapi tantangan besar di masa pemerintahannya atas kemenangan pihak oposisi dalam pemilu legislatif Mei 2022. Akibatnya, Yoon dari partai konvservatif merasa tertekan dan khawatir akan pengaruh oposisi terhadap kebijakan yang menjadi landasan pemerintahannya.
Dampak yang Ditimbulkan Atas Fenomena Ini
Tidak dapat dipungkiri, pengumuman darurat militer telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi Korsel, baik sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Terlepas dari faktor pemicunya, keputusan ini telah memperburuk ketegangan yang sudah ada didalam negeri.
Beberapa pihak yang menentang keputusan ini langsung bertindak cepat dengan mengumpulkan suara penolakan. Di sisi lain masyarakat yang marah dan bingung akan maksud dari perintah tersebut langsung menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di luar gedung parlemen.
Para demonstrasi meminta pemerintah untuk segera membatalkan darurat militer dan menuntut kepada pihak terkait untuk menangkap pemimpin diktaktor tersebut. Protes keras dari para demonstran, telah memicu kekhawatiran para pemimpin dunia terkait masalah keamanan di ibu kota Seoul.
Mereka meminta para WNA di Korsel untuk menghindari kerumunan demonstrasi dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dikhawatirkan demonstrasi yang digelar dapat berakhir ricuh dengan para petugas keamanan.
Upaya Menggagalkan Rencana Darurat Militer
Dalam upaya menggagalkan rencana Presiden Yoon Suk Yeol, pemimpin partai oposisi terbesar, Lee Jae Myung mengutus anggotanya untuk segera mengakhiri deklarasi darurat militer. Selain itu, Jae Myung juga mengajak kepada seluruh masyarakat Korea Selatan untuk menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan penolakan atas keputusan kontroversi tersebut.
Terpantau ribuan masyarakat berkumpul di luar gedung parlemen, tidak berselang lama keputusan tersebut dibuat. Beruntung aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan orang dan ratusan pihak keamanan tidak berakhir ricuh. Hingga pada 01.00 dini hari, para parlemen di Korsel melakukan pemungutan suara untuk menentukan, apakah darurat militer terus dilanjutkan atau tidak.
Dari 300 kota suara, sebanyak 190 suara menolak atau menentang keputusan Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan demikian, pernyataan yang telah dikeluarkan oleh presiden menjadi tidak sah dan harus segera dihentikan. Perlu Anda ketahui, berdasarkan undang-undang di Korea Selatan, darurat militer harus segera dihentikan apabila mayoritas anggota parlemen tidak menyetujuinya.
Setelah mendapat kritik luas dari masyarakat dan hasil pemungutan suara yang mayoritas menolak, akhirnya pemerintah Korsel mencabut status darurat militer. Meski fenomena ini telah berakhir, namun dampak yang ditimbulkan masih bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
Kesimpulan
Pengumuman darurat militer yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol telah menghebohkan banyak pihak dan memicu polemik besar di Korea Selatan. Meskipun langkah tersebut dipicu oleh kekhawatiran akan ancaman ideologi komunis dan tekanan dari kekuatan politik domestik, namun banyak yang menilai tindakan tersebut terlalu berlebihan.
Meski sempat menimbulkan kehebohan pada awalnya, untungnya fenomena ini dapat segera berakhir. Situasi yang terjadi ini dapat menjadi pelajaran penting bagi Korea Selatan untuk lebih berhati-hati saat menghadapi ketegangan politik domestik agar kejadian serupa tidak terulang.
Baca Juga : Wapres Sara Duterte Ancam Bunuh Presiden Filipina Marcos
Revina Jelita