Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati atau yang lebih sering disapa dengan sebutan Ani mengunjungi Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ke Istana Presiden pada Rabu (12/3/2025), ia mendapati pertanyaan mengenai kabar mundurnya dari jabatan Menteri Keuangan.
Mendapati pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya merespon dengan senyuman yang memperlihatkan barisan giginya yang berwarna putih sambil terus berjalan. Ia mengaku bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sejak Rabu sore hingga malam untuk melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ya, saya kemari cuma mau memberikan laporan ke pak Presiden mengenai APBN saja,” ungkap Ani sambil berjalan ke mobil dinasnya. Dari momen yang dibagikan oleh tim komunikasi kepresidenan melalui sebuah foto, Sri Mulyani terlihat sedang buka puasa bersama Presiden Prabowo.
Keduanya tampak sedang berdiskusi di meja makan, Sri Mulyani juga akan menyebutkan akan merilis laporan Realisasi APBN pada 13 Maret 2025. Laporan realisasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) akan digelar di gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), meskipun sempat tertunda selama 1 bulan.
Laporan Belanja Negara
Dari laporan APBN KiTa sampai dengan 31 Januari 2025, belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 180,77 triliun atau 4,99% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.701,44 triliun. Realisasi anggaran belanja negara berhasil turun sebesar 1,84% dari total belanja negara di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 184,19 triliun.
Rincian dari anggaran tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 86,04 triliun atau 3,19% dari pagu (batasan pengeluaran tertinggi). Realisasi dari APBN KiTa dan efisiensi anggaran ini, berhasil turun sebesar 10,75% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 96,41 triliun.
Pada laporan belanja negara dijelaskan rincian dari belanja pemerintahan pusat, seperti belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 24,38 triliun. Angka tersebut hanya mencapai 2,10% dari pagu, selain itu ada juga belanja non K/L sebesar Rp 61,66 triliun atau 4% dari pagu.
Sementara itu, untuk belanja Transfer ke Daerah (TKD), menyentuh Rp 94,73 triliun atau 10,30% dari alokasi yang diberikan pemerintah pusat. Realisasi tersebut mengalami peningkatan hingga sebesar 7,92% dari realisasi anggaran tahun lalu yang hanya sebesar Rp 87,78 triliun dari alokasi.
Belanja Negara Februari
Realisiasi belanja negara Februari 2025 baru 9,6% dari batas maksimal pengeluaran yang ditetapkan (pagu) APBN 2025 pada angka Rp 3.621,3 triliun. “Sampai akhir Februari 2025, dengan adanya Instruksi Presiden dan lain-lainnya, Pengeluaran negara tercatat sebesar Rp 348,1 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Belanja negara terdiri dari pengeluaran yang dihabiskan untuk belanja pemerintahan hingga Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp 211,5 triliun.Untuk sisa anggaran sebesar Rp 136,6 triliun disalurkan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).
Defisit APBN 2025
Berdasarkan laporan Kemenkeu mengenai realisasi APBN KiTa per 31 Januari 2025, APBN 2025 tercatat dengan defisit sebesar Rp 23,45 triliun. Hal ini setara dengan 0,10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara.
Realisasi ini berbanding terbalik dengan defisit di tahun sebelumnya, dimana per 31 Januari 2024, APBN 2024 tercatat dengan surplus Rp35,12 triliun. Surplus ini mencatatkan persenan sebesar 0,16% dari PDB, sementara itu keseimbangan primer tercatat dengan surplus 621,25 triliun per 31 januari 2024.
Sedangkan untuk APBN hingga 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun, angka ini setara dengan 0,13% dari PDB.”Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi terakhir di bulan Februari sebesar 0,13% dari PDB,” ungkap Sri Mulyani. Kamis (13/3/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, defisit APBN di awal tahun masih sesuai target APBN 2025 yang menetapkan defisit Rp 616,12 triliun setara 2,53% dari PDB. Defisit pada APBN menunjukkan pendapatan negara lebih kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran yang dihabiskan untuk belanja negara dan pengeluaran pemerintah.
Pendapatan Negara
Dalam laporan pendapatan Negara hingga 28 Februari 2025, pendapatan negara di Bulan Februari merupakan pendapatan paling loyo, dengan penurunan 20%. Hingga akhir bulan Februari 2025, pendapatan negara tercatat terus merosot dengan penerimaan pajak pendapatan negara hanya sebesar Rp 316,9 triliun.
Jumlah ini turun sebesar 83,46 triliun setara dengan 20,84% jika dibandingkan dengan pendapatan negara di bulan yang sama tahun 2024. Pada bulan Februari 2024, pendapatan negara tercatat dengan angka sebesar Rp 400,36 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan rincian dari pendapatan negara yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun, menyusut Rp 79,6 triliun. Penyusutan pendapatan di bulan Februari 2025 setara 24,8%, jika dibandingkan dengan bulan Februari 2024 dengan total penerimaan pajak Rp320 triliun.
Angka realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun, Jika dibandingkan dengan PNBP dibulan Februari 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada bulan Februari 2024, negara mencatatkan PNBP sebesar 79,71 triliun, jika dibandingkan dengan PNBP Februari 2025, penurunan sebesar Rp 3,31 triliun setara 4,15%.
Baca Juga: RI Kehadiran Maskapai Baru Khusus Penerbangan Internasional