Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menemukan adanya dugaan penyelewengan dana dalam proyek Woosh atau kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung. Penyelewengan ini diketahui oleh tim KPK setelah melakukan beberapa pemeriksaan, dimana KPK berhasil menemukan adanya aksi jual beli lahan milik negara.
Karena ada indikasi jual beli tanah negara dalam proyek woosh, KPK menduga ada oknum yang sengaja melakukannya untuk mendapatkan keuntungan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh tim KPK, tanah negara seharusnya tidak boleh dijual kembali untuk memfasilitasi proyek negara demi keuntungan pribadi.
Selain berhasil menemukan adanya indikasi jual beli lahan milik negara, KPK juga menemukan indikasi mark-up atau pengelembungan dana Whoosh. Beberapa oknum melakukan penggelembungan harga tanah pada proyek Whoosh dengan utang sebesar Rp 118 triliun yang sepenuhnya dibebankan kepada negara.
Sampai saat ini KPK masih mendalami kasus penyelewengan dalam proyek Woosh untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan lain yang masih belum diketahui. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
Temuan KPK
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, KPK berhasil menemukan adanya penyelewengan dalam proyek kereta cepat (Whoosh). Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Asep Guntur, beberapa oknum melakukan tindakan jual beli lahan yang statusnya milik negara demi keuntungan.
Demi mengusut tuntas kasus tersebut, KPK akan lebih befokus melakukan penyelidikan bukan pada operasional proyek,tapi pada dugaan tindak pidana korupsi. Saat dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025), ia menyebutkan masalah pembebasan lahan ini masih diselidiki.
Ia juga menegaskan bahwa operasional proyek kereta cepat bisa tetap dilanjutkan, namun KPK akan tetap mendalami oknum yang memanfaatkan proyek demi mendapatkan keuntungan. Oknum yang ketahuan mengambil keuntungan tidak sah dari proyek nasinonal ini nantinya akan akan diberikan sanksi dan denda yang sesuai.
Lebih lanjut Asep menegaskan bahwa aksi jual beli lahan negara pada proyek nasional adalah masalah serius karena akan merugikan negara. Asep juga menegaskan, KPK akan mendalami titik spesifik yang diduga adalah lahan negara yang dijual dalam praktik korupsi pembebasan lahan.
Diambil Alih Presiden
Ditengah mengemukanya rasa penasaran publik terkait kasus proyek Whoosh, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab proyek tersebut. Dengan dikeluarkannya pernyataan tersebut, Prabowo berharap publik tidak lagi meributkan permasalahan untung rugi proyek Whoosh dan menyerahkan penyelidikan kepada KPK.
Tanggapan KPK
Setelah Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia akan mengambil alih tanggung jawab Whoosh, pimpinan KPK memberikan tanggapan terkait pernyataan yang disampaikannya. Melalui Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, pimpinan KPK akan memastikan proses hukum nantinya berjalan secara independen tanpa ada pengecualian.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menempis rumor adanya intervensi presiden. KPK akan terus berfokus pada proses hukum terkait pengadaan pembebasan lahan di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan penyelidikan yang dilakukan KPK bertujuan untuk mencari adanya tindakan melawan hukum demi keuntungan pribadi. Pada sebuah sesi wawancara, Tanak menyatakan bahwa penyelidikan itu sepenuhnya dilakukan hanya untuk memastikan tidak ada oknum yang melakukan pelanggaran.
Sampai saat ini KPK memastikan bahwa tim penyelidikan akan terus mengumpulkan data dan informasi (pulbaket) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Penyelidikan ini dilakukan agar KPK setidaknya bisa menemukan bukti kuat yang bisa digunakan untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.
Penggelembungan Dana
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan adanya kemungkinan penggelembungan dana atau mark up dalam proyek Whoosh ini melalui channel Youtubenya. Dugaan penggelembungan dana tersebut ia sampaikan setelah mengkaji biaya per kilometer proyek Whoosh di Indonesia yang mencapai 52 juta USD.
Angka tersebut jauh lebih besar dari hasil perhitungan di China yang diperkirakan hanya memakan dana sebesar 17-18 juta USD. Mahfud mempertanyakan siapa yang dengan sengaja menaikkan anggaran hingga 3 kali lipat dari perkiraan China dan kemana uang tersebut mengalir.
Menurutnya KPK harus meneliti siapa yang sudah melakukan penggelembungan dana tersebut, sebab negara menanggung beban hutang dalam jumlah yang besar. Menanggapi pernyataan Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan dana, KPK memintanya untuk membuat laporan resmi agar KPK bisa segera melakuan penyelidikan.
Setelah mendapatkan himbauan dari KPK, Mahfud menganggap KPK aneh karena memintanya untuk melaporkan dugaan mark-up dalam proyek kereta cepat. Menurutnya jika aparat penegak hukum (APH) mendapatkan informasi dugaan tindak pidana, mereka bisa langsung melakukan penyelidikan dan bukan meminta laporan.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Gempa Bumi Megathrust di Indonesia