Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan secara lansung dalam Sidang Tahunan MPR 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda tersebut berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, menjadi salah satu rangkaian penting menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pidato resmi dari Presiden Prabowo Subianto disampaikan setelah rangkaian pembukaan sidang tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dalam kesempatan tersebut, prabowo menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pemerintahan, capaian kebijakan, serta arah pembangunan nasional yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sejumlah capaian Kabinet Merah Putih selama masa kepemimpinannya, pemerintah disebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Capaian tersebut tercapai dalam kurun 663 hari, dengan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sidang Tahunan MPR 2026 dihadiri sejumlah pejabat negara, mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan lembaga negara serta tamu undangan lainnya. Pidato yang dilakukan Prabowo kemudian menjadi perhatian karena memuat evaluasi kinerja pemerintah sekaligus sejumlah arah kebijakan nasional untuk periode berikutnya.
Pelaksanaan Sidang MPR RI
Sidang Tahunan MPR RI 2026 digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus). Agenda tersebut berlangsung sejak Jumat pagi dan menjadi rangkaian paling penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pelaksanaan sidang tahunan MPR yang dihadiri sejumlah pejabat dimulai sekitar pukul 08.30 WIB dan berlangsung hingga menjelang pelaksanaan Salat Jumat. Sidang tersebut diselenggarakan bersamaan dengan DPR RI dan DPD RI sebagai agenda kenegaraan tahunan yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga.
Ketua MPR, Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR 2026 di Gedung Nusantara, Jumat pagi dengan memberikan sambutan kepada para peserta. Forum tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja lembaga serta pidato kenegaraan Presiden Prabowo di hadapan anggota MPR dan undangan.
Pemilihan tanggal untuk melakukan sidang pada 14 Agustus berbeda dari pelaksanaan pada tahun sebelumnya yang biasanya berlangsung mendekati 16 Agustus. Penjadwalan tahun ini disesuaikan dengan ketentuan agar agenda tidak berlangsung pada akhir pekan, sekaligus memberikan ruang bagi rangkaian peringatan kemerdekaan.
Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6%
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dapat terus bertumbuh mencapai angka 6% hingga akhir tahun 2026. Target tersebut disampaikan dengan melihat perkembangan investasi serta kinerja ekonomi yang dinilai menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tekanan ekonomi global.
Optimisme tersebut ia sampaikan setelah melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai angka 5,29% secara tahunan pada kuartal II 2026. Angka tersebut berada di atas perkiraan dan membuat pemerintah melihat ruang untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada paruh kedua 2026.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% hingga akhir 2026, pemerintah berupaya memperkuat sejumlah mesin pertumbuhan melalui peningkatan likuiditas dan pembiayaan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat, investasi serta aktivitas dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua sesuai target.
Meski sudah menentukan arah kebijakan, target 6% tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kondisi ekonomi global dan tekanan terhadap investasi. Sejumlah lembaga internasional bahkan memiliki proyeksi lebih rendah sehingga pencapaian akan sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan penguatan ekonomi domestik.
Membentuk Pengadilan Ad Hoc
Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk membentuk pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN selama 30 tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Prabowo menyoroti tata kelola BUMN yang dinilai bermasalah dan berlangsung dalam waktu panjang dan menyebut pemerintah menemukan 1.074 BUMN bermasalah. Setelah meresmikan lembaga Danantara, jumlah yang dilaporkan disebut jauh lebih besar dibanding perkiraan awal sekitar 300 hingga 400 perusahaan BUMN.
Menurut Prabowo, hingga saat ini masih banyak perusahaan BUMN yang dinilai tidak produktif dan masih mengalami kerugian dalam laporan keuangannya. Ia menilai perusahaan seharusnya bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta tidak digunakan sebagai sumber kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Selain pengusutan secara rahasia, Prabowo juga membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang bersedia mengakui kesalahan yang dilakukannya. Opsi tersebut akan dibahas bersama DPR dan keputusan akhirnya diserahkan kepada wakil rakyat meski pemerintah masih perlu menindaklanjuti secara hukum.
Garuda Indonesia Berhasil Cetak Laba
Presiden Prabowo Subianto menyebut Garuda Indonesia telah mencetak laba setelah dilaporkan mengalami berbagai tantangan hingga menyebabkan kerugian selama beberapa dekade. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan saat menyoroti perkembangan BUMN dan upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik negara tersebut.
Menurut Prabowo perbaikan kinerja Garuda Indonesia menunjukkan hasil transformasi yang dilakukan pemerintah mulai memberikan dampak positif kepada perusahaan BUMN tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan laporan perusahaan yang mencatat laba bersih pada 2024 setelah proses restrukturisasi dan pemulihan kondisi keuangan perusahaan.
Baca Juga: Prabowo Resmikan Pembanguan Jembatan dan Sumber Air Bersih