Video aksi polisi yang melarang wartawan meliput demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, viral di media sosial pada Rabu kemarin. Peristiwa tersebut terjadi ketika jurnalis hendak mendekati lokasi aksi mahasiswa dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026 di Jakarta.
Sejumlah wartawan, termasuk dari IDN Times dan Jawa Pos, disebut telah menunjukkan kartu identitas pers kepada petugas yang berjaga setempat. Namun, aparat tetap menghalangi mereka memasuki titik demonstrasi dengan alasan keamanan, tanpa memberikan penjelasan terperinci mengenai pembatasan tersebut di lokasi.
Video kejadian itu kemudian menyebar luas dan memicu kritik karena dinilai menghambat kerja jurnalistik serta hak masyarakat memperoleh informasi publik. Polda Metro Jaya melalui Kepala Bidang Humas Budi Hermanto menyampaikan permintaan maaf dan menyebut insiden tersebut sebagai kesalahpahaman di lapangan.
Budi mengatakan kejadian itu akan menjadi bahan evaluasi agar seluruh personel memahami prosedur pengamanan dan menghormati tugas wartawan saat peliputan. Polda Metro menegaskan keselamatan masyarakat dan jurnalis tetap menjadi prioritas, sementara komunikasi petugas di lapangan akan diperbaiki pada penugasan berikutnya.
Kronologi Polisi Larang Jurnalis
Peristiwa pelarangan jurnalis meliput demonstrasi mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, terjadi pada Rabu, 28 Oktober 2026, saat aparat mengamankan lokasi. Sejumlah wartawan yang hendak mendekati titik aksi dihadang petugas kepolisian yang berjaga di sekitar barikade pengamanan demonstrasi tersebut.
Jurnalis dari IDN Times dan Jawa Pos dilaporkan mengalami penghalangan ketika hendak menjalankan tugas peliputan di kawasan Bundaran HI. Meski wartawan IDN Times telah menunjukkan kartu identitas pers, petugas tetap melarang mereka masuk dengan alasan keamanan di lokasi.
Wartawan kemudian menjelaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan meliput demonstrasi, tetapi petugas menyatakan hanya menjalankan tugas pengamanan saat itu. Alasan pelarangan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga kejadian itu memicu perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial.
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Budi Hermanto menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menyebut kejadian itu sebagai kesalahpahaman dan memastikan tindakan personel akan dievaluasi agar peliputan wartawan saat demonstrasi dapat dihormati sebagaimana mestinya.
Permohonan Maaf Polisi
Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf setelah insiden pelarangan wartawan meliput demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, viral. Permintaan maaf tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyusul kritik terhadap tindakan petugas saat pengamanan demonstrasi.
Budi menyebut kejadian tersebut sebagai kesalahpahaman yang terjadi ketika personel kepolisian menjalankan tugas pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. Ia menegaskan institusinya akan mengevaluasi tindakan anggota agar pelaksanaan tugas jurnalistik tetap dihormati selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung di ruang publik.
Insiden tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah wartawan mengaku dihalangi ketika hendak mendekati titik aksi untuk mengambil gambar dan melaporkan situasi. Padahal, jurnalis memiliki tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai jalannya demonstrasi dan tindakan aparat dalam mengamankan kegiatan tersebut.
Polda Metro Jaya menyatakan evaluasi diperlukan untuk memperbaiki komunikasi antara petugas dan wartawan ketika pengamanan kegiatan masyarakat berlangsung di lapangan. Kepolisian diharapkan memastikan jurnalis dapat menjalankan tugas secara aman sesuai aturan, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan seluruh pihak selama demonstrasi berlangsung.
Pandangan Pengamat
Pengamat menilai insiden polisi yang menghalangi wartawan meliput demonstrasi di Bundaran HI perlu menjadi perhatian serius bagi institusi kepolisian. Peristiwa tersebut dinilai penting untuk mengevaluasi prosedur pengamanan aksi serta perlindungan terhadap kebebasan pers di ruang publik.
Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis memiliki peran penting menyampaikan informasi mengenai demonstrasi kepada masyarakat secara akurat dan berimbang. Karena itu, pembatasan peliputan harus memiliki dasar yang jelas serta tidak menghambat kerja jurnalistik yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
Permintaan maaf Polda Metro Jaya atas insiden tersebut dinilai sebagai langkah awal untuk merespons kritik publik yang berkembang. Namun, evaluasi internal juga diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi ketika aparat mengamankan demonstrasi maupun kegiatan penyampaian pendapat masyarakat.
Pengamat juga dapat menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara petugas kepolisian dan jurnalis selama berlangsungnya pengamanan aksi. Kepolisian perlu memastikan setiap personel memahami prosedur serta menghormati kebebasan pers demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Potensi Memicu Demo Susulan
Insiden pelarangan wartawan meliput demonstrasi di Bundaran HI berpotensi memicu gelombang protes lanjutan dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Peristiwa tersebut dapat memperbesar kekecewaan publik apabila persoalan kebebasan pers dan penyampaian aspirasi tidak ditangani secara terbuka.
Sejumlah kelompok masyarakat sebelumnya telah menyuarakan tuntutan terkait persoalan ekonomi, lingkungan, pendidikan, serta penyempitan ruang sipil dalam demonstrasi. Jika respons pemerintah dan aparat dinilai belum menjawab persoalan tersebut, dorongan menggelar aksi lanjutan berpotensi semakin menguat di kalangan masyarakat.
Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah insiden tersebut akan langsung memicu demonstrasi baru dalam waktu dekat. Perkembangan situasi akan bergantung pada respons kepolisian, sikap kelompok mahasiswa, serta tindak lanjut evaluasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Baca Juga: Anggota VI BPK Fathan Subchi Meninggal Dunia di Rusia