Sejumlah anggota parlemen Iran kembali mendesak pemerintah mempertimbangkan pengembangan senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan keamanan dan konflik kawasan regional. Seruan terbaru disampaikan Mahmoud Nabavian, yang meminta pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei memberikan izin untuk membangun bom atom bagi negaranya tersebut.
Nabavian menyampaikan desakan tersebut melalui unggahan media sosial X setelah menghadiri sebuah pertemuan di Kota Qom, Iran. Ia mengaku telah menyerukan pemberian izin kepada pemimpin tertinggi untuk mengembangkan bom atom dan mendapatkan sambutan persetujuan dari masyarakat yang hadir.
Dorongan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan sejumlah tokoh politik Iran agar negara mengubah kebijakan nuklirnya. Mereka menilai kepemilikan senjata nuklir diperlukan sebagai langkah pertahanan dan pencegahan terhadap ancaman serangan militer dari negara-negara lain.
Meski demikian, desakan sejumlah anggota parlemen tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Selama ini, Teheran menyatakan program nuklirnya bertujuan damai, sementara perubahan kebijakan masih menjadi perdebatan di kalangan pejabat negara.
Desakan Kepada Mojtaba Khamenei
Desakan kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, untuk mengizinkan pengembangan senjata nuklir menjadi perhatian dalam dinamika politik dan keamanan kawasan. Seruan tersebut disampaikan sejumlah anggota parlemen Iran yang menginginkan perubahan kebijakan nuklir negara.
Salah satu tokoh yang menyampaikan desakan tersebut adalah Mahmoud Nabavian, anggota parlemen Iran yang secara terbuka mendorong pengembangan bom atom. Ia meminta Mojtaba Khamenei memberikan persetujuan agar Iran dapat memperkuat kemampuan pertahanannya menghadapi ancaman luar.
Permintaan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran terhadap potensi konflik militer yang melibatkan Iran. Sejumlah anggota parlemen menilai kepemilikan senjata nuklir dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap tekanan serta ancaman dari negara lain.
Namun, desakan tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi pemerintah Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Sikap Mojtaba Khamenei dan kebijakan pemerintah mengenai program nuklir masih menjadi perhatian dalam perkembangan politik serta keamanan internasional.
Posisi Resmi Pejabat Iran
Posisi resmi pemerintah Iran mengenai pengembangan senjata nuklir kembali menjadi perhatian setelah sejumlah anggota parlemen menyampaikan desakan perubahan kebijakan. Seruan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan doktrin nuklir yang selama ini menjadi pedoman negara.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya menyatakan bahwa sikap negaranya menolak pengembangan senjata nuklir tidak diperkirakan mengalami perubahan signifikan. Ia juga menegaskan bahwa pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, belum menyampaikan pandangan resminya secara terbuka.
Sementara itu, sejumlah pejabat Iran menyatakan bahwa program nuklir negara tersebut selama ini ditujukan untuk kepentingan sipil dan pengembangan teknologi. Namun, meningkatnya ketegangan geopolitik membuat perdebatan mengenai fungsi pertahanan serta kebijakan nuklir semakin mengemuka.
Hingga 31 Oktober 2026, belum terdapat pengumuman resmi mengenai keputusan pemerintah Iran untuk mengembangkan senjata nuklir maupun perubahan fatwa sebelumnya. Perkembangan sikap Mojtaba Khamenei masih menjadi perhatian internasional karena berpotensi memengaruhi arah kebijakan nuklir Teheran.
Usulan Pencegahan
Usulan pencegahan menjadi salah satu alasan yang disampaikan sejumlah anggota parlemen Iran ketika mendesak perubahan kebijakan nuklir negara. Mereka menilai kepemilikan senjata nuklir dapat menjadi instrumen pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain.
Para anggota parlemen tersebut berpendapat bahwa kemampuan nuklir dapat menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Menurut pandangan mereka, persenjataan tersebut berpotensi membuat negara lawan mempertimbangkan kembali rencana serangan militer terhadap wilayah Iran.
Gagasan tersebut muncul setelah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah tokoh politik Iran menilai strategi pertahanan konvensional perlu dievaluasi untuk menghadapi perkembangan ancaman keamanan internasional yang semakin kompleks.
Meski demikian, usulan menjadikan senjata nuklir sebagai alat pencegahan masih menimbulkan perdebatan di dalam maupun luar negeri. Hingga kini, belum terdapat keputusan resmi pemerintah Iran untuk mengembangkan persenjataan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pertahanan nasionalnya.
Kondisi Teknis dan Uranium Iran
Kondisi teknis program nuklir Iran menjadi perhatian internasional setelah sejumlah fasilitas pengayaan uranium mengalami kerusakan akibat serangan militer. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan Teheran melanjutkan aktivitas pengayaan serta mengelola persediaan uranium yang dimilikinya saat ini.
Sebelum serangan pada Juni 2025, Iran diketahui memiliki persediaan uranium dengan tingkat pengayaan mencapai 60 persen sebanyak 440,9 kilogram. Jumlah tersebut tercatat dalam laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) berdasarkan data yang tersedia sebelum serangan berlangsung.
Serangan terhadap fasilitas nuklir di Natanz, Fordow, dan Isfahan menyebabkan kerusakan serius pada sejumlah infrastruktur pengayaan uranium milik Iran. Hingga Oktober 2026, kondisi sebagian fasilitas dan keberadaan persediaan uranium belum dapat dipastikan karena keterbatasan akses pemeriksaan internasional.
IAEA juga belum dapat memverifikasi jumlah persediaan uranium, kondisi sentrifugal, maupun kelanjutan aktivitas pengayaan setelah serangan tersebut terjadi. Ketidakpastian ini membuat kemampuan teknis program nuklir Iran masih menjadi perhatian dunia, terutama terkait pengawasan dan komitmen nonproliferasi nuklir.
Baca Juga: Wakil PM Malaysia Tawarkan Bantuan Padamkan Karhutla