Dunia diplomasi dalam negeri sedang dikejutkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP). Kabar tersebut langsung menjadi pebincangan sebab Indonesia bergabung kedalam organiasasi buatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di tengah himpitan ekonomi domestik.
Terkait keputusan yang diambil secara mendadak tersebut, publik kembali mempertanyakan urgensi kontribusi finansial yang harus dibayar oleh Indonesia masuk kedalamnya. Apakah keputusan ini akan menjadi strategi jenius dalam mengamankan posisi nasional, atau sekadar langkah pragmatis pemerintah yang diambil tanpa pertimbangan.
Setelah bergabungnya Indonesia dengan BoP, pemerintah dianggap sudah mengorbankan prinsip konstitusi yang telah dipertahankan demi cari aman dari tekanan global. Kini publik dan pakar politik dalam negeri sedang menyoroti pergeseran arah politik luar negeri Indonesia di tengah memanasnya isu Palestina.
Setelah bergabung dengan BoP buatan Trump, Indonesia juga akan resmi masuk kedalam tatanan geopolitik baru di bawah pengaruh Donald Trump. Secara sistem, organisasi Trump tersebut dianggap menciptakan sistem keamanan seperti ilusi dan secara legal merupakan turunan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Visi Diplomasi dan Kemanusiaan
Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang mengambil langkah krusial dengan tujuan memantapkan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui konsolidasi besar bersama para tokoh diplomasi lintas generasi sedang membahas keangotaan Indonesia kedalam organiasai milik Presiden AS.
Pembahasan tentang arah kebijakan luar negeri tersebut dibahas dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Indonesia menyepakati arah strategis keanggotaan dalam Board of Peace, sebuah langkah yang dinilai memperkuat posisi tawar Jakarta di panggung internasional.
Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh pejabat aktif, tetapi juga melibatkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri. Fokus utama dalam diskusi tersebut adalah memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum global tetap berpijak pada konstitusi dan kepentingan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan seluruh elemen diplomatik yang hadir memiliki pandangan yang selaras mengenai langkah Indonesia ke depan. Hal tersebut menjadikan diskusi yang dilakukan secara tertutup berlangsung secara produktif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif strategis yang bermanfaat bagi Indonesia.
Komitmen Penuh Membantu Palestina
Salah satu poin paling penting yang telah dibahas oleh para diplomat dalam pertemuan tersebut adalah konsistensi Indonesia terhadap isu Palestina. Di tengah kekhawatiran perubahan arah kebijakan, pemerintah menjamin bahwa keanggotaan di BoP justru menjadi instrumen baru untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang sangat jelas terkait prinsip diplomasi Indonesia. Ia juga menambahkan, bergabungnya Indonesia dalam BoP merupakan bentuk pembelaan konkret guna mendorong perdamaian yang adil di wilayah Timur Tengah.
Penjelasan Seskab Teddy
Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, Teddy Indra Wijaya menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukan karena paksaan dan tidak bersifat permanen. Berdasarkan penjelasan yang ia sampaikan, Indonesia memiliki ruang untuk menarik diri dari keanggotaan tersebut sewaktu-waktu apabila kebijakannya mulai tidak sejalan.
Seskab Teddy menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung BoP merupakan langkah nyata Indonesia untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pangung internasional. Pemerintah Indonesia ingin berkontribusi langsung dalam mendorong terwujudnya gencatan senjata di Gaza yang sudah menyengsarakan warga Palestina akibat dampak perperangan.
Dengan mengikuti forum perdamaian milik Trump tersebut, Indonesia dinilai tidak hanya hadir secara simbolik tetapi turut memiliki peran dan suara. Keikutsertaan Indonesia merupakan salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina.
Setelah mengikuti forum tersebut, Indonesia sudah tidak sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi namun mengambil aksi nyata dalam membantu kemerdekaan Palestina. Teddy menegaskan bahwa diplomasi yang dilakukan Presiden selalu diarahkan pada pencapaia konkret yang membawa manfaat strategis bagi Indonesia.
Iuran Board of Piece
Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan BoP membawa dampak yang cukup siginifikan terhadap ketahanan perekonomian Indonesia ditengah tekanan dan kebijakan global. Untuk bisa bergabung dengan dewan perdamaian tersebut, Indonesia perlu membayar iuran sebesar 1 miliar USD atau sekitar 17 triliun Rupiah.
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia di Washington, Dino Pati Djalal mengingatkan Prabowo untuk waspada terhadap jebakan visi-misi yang tak jelas dari keberadaan BoP. Dino telah berulang kali menyampaikan kritikan atas keputusan Indonesia yang ingin bergabung dengan BoP buatan Donald Trump untuk perdamaian Gaza.
Ia juga telah menyampaikan lima pertanyaan kritis terhadap langkah geopolitik Presiden Prabowo di masa depan dalam diplomasinya terkait permasalahan Palestina. Ia mempertanyakan apakah Indonesia harus mengocek kas negara satu miliar dolar AS, atau Rp17 triliun hanya untuk bergabung dengan BoP?.
Menurutnya, sumbangan wajib Indonesia untuk bergabung kedalam BoP senilai Rp17 triliun itu sangat tak relevan untuk organiasasi yang tidak jelas tujuannya. Angka yang harus dibayarkan itu melebihi 500 kali iuran tahunan Indonesia untuk kesekretariatan anggota negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN.
Baca Juga: Menkeu Purbaya dan Dedi Mulyadi Berdebat Soal Dana Pemda