Saat ini sedang ramai di bicarakan, pemutusan kontrak seorang damkar yang sebelumnya pernah viral karena aksinya yang membongkar kebobrokan damkar. Dia lantas mengajukan protes atas surat pemberhentian kontrak yang dia dapatkan dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.
Dia menduga pemberhentiannya ini karena ada sangkut paut dengan videonya yang mengumbar sisi bobrok DPKP. Kota Depok dan sempat viral sebelumnya. Dia mengaku bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun yang dapat membuat dirinya diberhentikan dan menganggap pemberhantian tugasnya tanpa alasan jelas.
Surat yang menyatakan pemberhentian tugasnya itu pun menjadi viral dan ramai dibahas di media sosial pada Senin (6/1/2025). Setelah diberhentikan dari Dinas Damkar, Kota Depok dirinya membuat sebuah video dengan memegang sebuah banner yang meminta pertolongan kepada presiden Prabowo.
Dugaan Pemberhentian Tugas
Seorang pegawai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar-butar, harus menerima pil pahit dari pemberhentian tugasnya. Dia menduga pemberhentian tugasnya ini karena video kritikannya yang sempat viral di media sosial karena membocorkan kebobrokan Damkar Kota Depok sebelumnya.
Sandi mengaku sudah 10 tahun bekerja di DPKP Depok dan tidak pernah melakukan kesalahan yang akan membuat dirinya diberhenti tugaskan. Dia juga mengaku bahwa dia ditahan oleh teman-temannya saat ingin mempersiapkan barang untuk segera pergi dari lokasi tempat dia mengabdi.
“Kawan saya berhentiin saya di tangga, saya cuma mau pamit waktu saya dapat surat pemutusan kontrak padahal saya sudah mengabdi 10 tahun. Surat pemberhentian yang saya dapat ini tidak berdasar, saya mungkin jadi korban politik,” ucap Sandi Sibutar-sibutar, Selasa (07/01/2025)
Merasa Menjadi Korban Politik
Menanggapi Pernyataan Sandi yang mengatakan bahwa dirinya menjadi korban politik, Plt, Sekretaris Daerah (Sekda), Kota Depok, Nina Suzana membantah pernyataannya. Dirinya mengatakan bahwa kontrak Sandi tidak diperpanjang bukan karena dirinya menjadi korban politik, namun karena ada penilaian kinerja sebagai juru padam.
“Di pemerintahan emang ada ya istilah korban politik?, kalau dia merasa jadi korban politik, kok malah dia yang lebih berpolitik?. Penilaian layak tidaknya itu dari kinerja, semua program kerja pengawasan tahunan (PKPT), itu tiap tahun kami evaluasi,” ucap Nina Suzana.
Pernah Menerima Suap
Pada video yang dia rekam dan viral itu, Sandi mengakui bahwa dirinya sempat digoda untuk menerima sejumlah uang suap. Dia juga mengaku bahwa uang suap yang dia terima diberikan untuk keperluan ibadah, panti asuhan dan sebagian diberikan kepada teman-temannya.
“Saya sekarang ingin membuat pengakuan ke warga Kota Depok, bahwa saya pernah digoda untuk terima suap dari beberapa orang. Tetapi uang suapnya itu langsung saya berikan ke panti asuhan, tempat ibadah, juga saya berikan ke anggota lain,” ucap Sandi.
Dia mengakui kesalahannya dan meminta kepada Presiden dan pihak berwajib untuk segera menangkap dirinya dan orang yang menawarkannya suap. Aksi penyuapan itu diduga ada kaitannya dengan kasus korupsi di di dinas pemadam kebakaran dan keamanan (DPKP), Kota Depok.
“Kepada Bapak Prabowo, tolong saya pak, saya jujur, sejujurnya tangkap saya dan orang yang menyuap saya pak. Waktu saya pertama kali viral, uang Covid saya tau karena saat Covid pertama, Damkar Depok lah yang memegang anggaran terbesar. Saya juga tahu uangnya kemana saja, dan saya juga tau barangnya apa saja, saya mengaku saya bejat, tapi saya tidak mau makan duit orang,” ucapnya.
Melaporkan Tindakan Korupsi
Sandi Butar-Butar, ditemani oleh kuasa hukumnya, Deolipa Yumara melaporkan dugaan korupsi DPKP Kota Depok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok. Sandi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok dengan membawa bukti-bukti dari dugaan korupsi baik berupa dokumen, foto hingga video.
Dia menjelaskan, laporan dugaan korupsi Dinas Damkar Depok berkaitan dengan pengadaan sarana-prasarana (Sarpras), pasalnya Pemkot Depok mengangarkan dilapangan tidak sesuai. “Misalnya perawatan-perawatan lalu misalnya juga alat-alat, itu kan sudah tertera di pembagiannya itu dapat berapa duitnya, tapi dilapangan yang dibagi tidak sesuai”, ucapnya.
Sandi juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dengan pasti kapan korupsi di lingkungan Damkar Depok pertama kali dilakukan. Meski begitu pihak anggota Damkar Depok sudah dari lama merasakan adanya kejanggalan dari aksi korupsi yang dilakukan oleh DPKP.
Deolipa juga menambahkan pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti dugaan korupsi Dinas Damkar Depok, dia juga menyayangkan anggaran yang digelontoekan tidak diserap. Selain itu, nasib para anggota honorer Damkar Depok mereka digaji dengan umpah minimum kota (UMK).
Kesimpulan
Pemberhentian tugas dari seorang petugas damkar yang sebelumnya sempat viral karena membongkar kebobrokan Damkar Depok. Pemberhentian nya ini dirasa tidak memiliki alasan yang jelas, dan dia hanya dijadikan sebagai korban politik.
Dirinya juga meminta kepada Presiden Prabowo untuk menangkap dirinya dan beberapa orang yang pernah menyuap dirinya. Dia juga siap untuk memberikan kesaksian, dan bukti yang dapat membongkar kasus Korupsi di DPKP Kota Depok.
Baca Juga: No Buy Challange di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Masyarakat
Revina Jelita 
Lorensiyu Deta