Seperti yang banyak diberitakan oleh media internasional, pemerintah nepal memutuskan untuk membatasi akses beberapa aplikasi media sosial yang memicu kericuhan. Akibat dari pemerintah yang melarang sebanyak 26 aplikasi media sosial seperti Facebook, X dan Instagram, generasi muda di Nepal melakuan aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga ke permasalahan pemerintah yang sering melakukan korupsi dan menyebabkan generasi muda membentuk kelompok anti pemerintahan. Puncak dari kericuhan terjadi setelah massa membakar beberapa gedung pemerintah serta rumah-rumah pejabat, hingga menyebabkan beberapa orang harus kehilangan nyawa.
Akibat aksi demonstrasi yang berjung tindakan kekerasan dan perusakan fasilitias umum pecah di Nepal, pemerintahan di negara tersebut menjadi kolaps. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Nepal dianggap membatasi peluang kerja serta bisa meningkatkan jumlah pengangguran ditengah ketidakstabilan politik dan korupsi.
Kemarahan warga semakin meningkat setelah para pejabat memamerkan kekayaannya di depan umum, meskipun kondisi ekonomi di negara tersebut sedang terpuruk. Setelah dua pemimpin negara mengundurkan diri, pihak militer mulai mengambil alih pemerintahan dengan alasan untuk mejaga keamanan dan stabilitas negara.
Pemicu Kerusuhan
Kemarahan massa terhadap keputusan pemerintah untuk memblokir platform medsos bukanlah tanpa alasan, karena sebagian besar masyarakat bekerja di bidang informal. Sebanyak 90% warga Nepal sangat bergantung dengan internet dan media sosial sebagai sarana pendapatan, sebab lapangan pekerjaan yang sangat terbatas.
Ketika mengesahkan peraturan tersebut, pemerintah Nepal beralasan untuk menekan jumlah penyalahgunaan platform digital misalnya penyebabran informasi hoaks serta kejabatan cyber. Namun pemerintah tidak memperhatikan aspek perekonomian yang sakit di negara tersebut, sebagaimana data yang dibeberkan oleh World Bank (Bank Dunia).
Data yang dibeberkan World Bank mengagetkan banyak negara, sebab jumlah pekerja informal di Nepal jauh lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Karena sedikitnya lapangan pekerjaan di Nepal, menjadikan remitansi sangat penting dalam perekonomian dan bahkan setara dengan 1/3 PDB Nepal.
Setelah pemerintah menetepakan kebijakan yang ditujukan untuk mengekang penggunaan media sosial, generasi Gen-z di Nepal khawatir akan kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut dinilai akan menghambat remitansi dan sarana komunikasi warga Nepal kepada keluarga maupun kerabat yang berada di luar negeri.
Pemerintah Korupsi
Berdasarkan indeks yang diterbitkan oleh Transperancy International, Nepal berada di posisi 107 dari 180 negara paling korup dengan skor 34. Sektor-sektor seperti pemerintahan, pendidikan, kepolisian, kesehatan, bahkan pengadilan telah dikooptasi oleh koruptor, menyebabkan seluruh sektor di Nepal tidak transparan.
Karena banyaknya tindakan korupsi di negara tersebut, banyak rakyat kecil tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, anak-anak dari pejabat di Nepal sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial yang memicu gerakan protes Gen Z dengan menyerukan #Nepokids.
Istri PM Nepal Meninggal Dunia
Dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di Nepal, istri mantan Perdana Menteri Nepal, Rajyalaxmi Chitrakat tewas setelah rumahnya dibakar massa. Rajyalaxmi Chitrakar terjebak dalam kobaran api yang membakar rumahnya yang berada di ibu kota Kathmandu, pada Selasa (9/9/2025).
Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak keluarga, istri mantan PM Nepal tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit khusus luka bakar Kritipur. Publik sempat tidak mengetahui keberadaan maupun kondisi dari mantan PM Nepal setelah rumahnya dibakar massa yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah.
Namun tidak lama setelah pihak keluarga menyampaikan kondisi Chitrakar, ia dinyatakan meninggal dunia ketika menjalani perawatan intensif dari pihak medis. Kondisinya yang kritis dengan luka bakar di seluruh tubuhnya, membuat pihak medis kesulitan dalam memberikan pertolongan dan akhirnya menyerah.
Militer Kuasai Nepal
Setelah melihat pemerintahan Nepal digulingkan dalam aksi demo dan kondisi negara yang chaos, militer kembali mengambil kendali atas negara tersebut. Setelah berhasil mengambil kembali kendali negara, militer memberlakukan pembatasan aktivitas pascademo yang sebelumnya berakhir pada kericuhan dan menyebabkan korban jiwa.
Untuk mencegah aksi lanjutan dari pengunjuk rasa, tentara Nepal memberlakukan jam malam dan melakukan pembicaraan terbuka dengan pemimpin aksi demo. Banyak pasukan tentara ditugaskan untuk berpatroli di ibu kota menggunakan kendaraan lapis baja yang melewati bangkai-bangkai kendaraan dan bangunan yang terbakar.
Aparat juga menggunakan pengeras suara dan meminta masyarakat tenang di tengah kekosongan politik yang terjadi setelah pemerintahan digulingkan oleh masyarakat. Panglima militer Nepal , Jenderal Ashok Raj Sigdel berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perwakilan gen z guna menyelesaikan krisis internal.
Militer Nepal juga menerapkan larangan untuk beraktivitas di ruang publik sampai pukul 17:00 waktu setempat untuk mencegah kericuhan lanjutan. Setelah itu, militer juga menerapkan jam malam di seluruh wilayah Nepal mulai dari pukul 18:00 waktu setempat pada Kamis (11/9/2025).
Baca Juga: PM Jepang Mengundurkan Ditengah Demo Warga Menolak JICA