Setelah melihat situs demo DPR yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah kepada jajaran keaman dan pemerintahan. Perintah yang ia keluarkan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam aksi demo, sertauntuk mengurangi kerusuhan seperti yang sudah terjadi di beberapa wilayah.
Untuk mengurangi kericuhan yang terjadi, Prabowo memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas apabila para demonstran sudah bertindak anarkis. Secara tidak langsung perintah tersebut memberikan izin kepada jajaran keamanan untuk mengadili massa yang melakukan penjarahan dan merusak fasilitas umum.
Prabowo menegaskan bahwa aksi penjarahan dan juga perusakan fasilitas umum sudah termasuk pelanggaran yang bisa ditindak dengan hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapatnya, namun selama melakukan demonstrasi massa harus bersikap damai dan tidak saling memprovokasi.
Prabowo juga memastikan bahwa hak-hak rakyat akan selalu dilindungi oleh negara dan negara akan selalu hadir untuk melindungi keselamatan masyarakat. Perintah tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin setelah melakukan rapat kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
Kapolri dan Panglima TNI Diminta Tegas
Untuk menanggapi aksi anarkis massa yang sudah melanggar ketentuan demo, Prabowo menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk bertindak dengan tegas. Petugas keamanan diminta untuk tidak ragu dalam menindak perilaku anarkis yang dilakukan oleh para pendemo dalam aksi protes yang berlangsung.
Meski diberikan perintah untuk mengambil tindakan tegas, aparat keamanan diminta untuk tidak sembarangan dalam bertindak agar situasi tidak bertambah parah. Sjafrie menegaskan bahwa sikap tegas yang diambil oleh aparat bukan hanya untuk menjaga stabilitas negara maupun menekan aksi protes massa.
Namun tindakan tersebut diambil untuk menjaga ketertiban sehingga tidak menggangu kenyamanan masyarakat yang tidak mengambil andil dalam aksi demo. Aparat keamanan akan bertugas dengan solid dan bekerja sama dengan masyarakat demi mencapai keamanan serta kenyamanan masyarakat Indonesia secara merata.
Prabowo juga memerintahkan agar aparat tidak berkompromi terhadap segala ancaman yang datang dari pendemo apabila mengancam keselamatan pribbadi maupun rumah pejabat. Segala tindakan yang menganggu kedulatan NKRI termasuk pejarahan rumah pejabat harus ditindak dengan tegas karena sudah melanggar Undang-Undang yang berlaku.
Lakukan Demo Secara Damai
Setelah mengeluarkan perintah untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum, Prabowo meminta seluruh pihak agar menyampaikan seluruh pendapatnya dengan damai. Ia menjelaskan bahwa aksi seperti penjarahan, kerusuhan hingga merusak fasilitas umum sama saja seperti menghamburkan uang rakyat dan memberatkan ekonomi negara.
Prabowo meminta masyarakat untuk mempercayai pemerintahan yang ia pimpin saat ini, karena ia sedang melakukan segala upaya untuk memajukan Indonesia. Ia menegaskan langsung bahwa pemerintah saat ini akan selalu berpihak dengan rakyat dan tidak akan menindas rakyat tanpa membeda-bedakan status.
Cabut Tunjangan Anggota DPR
Usaha menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi, Prabowo menegaskan bahwa pimpinan DPR RI akan mencabut beberapa kebijakan yang dinilai menindas masyarakat. Selain itu, tinjangan mewah serta hak biaya kunjungan kerja keluar negeri yang biasa didapatkan oleh anggota DPR juga akan dihapuskan.
Langkah tersebut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk merespon aksi unjuk suara yang dilakukan oleh masyarakat selama beberapa hari terakhir. Prabowo menambahkan, Ketua Umum Partai Politik di Indonesia juga sudah menerapkan sikap tegas ke seluruh anggota yang sudah keliru dalam bertugas.
Jabatan dari seluruh anggota DPR yang memancing amarah masyarakat sudah dicabut, serta DPR diminta untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam sebuah konferensi pers, Prabowo diwakilkan oleh Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa negara akan memberikan perhatian serius dalam menjaga keamanan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Prabowo meminta agar DPR RI segera membuka dialog terbuka langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan seluruh tuntutan dari rakyat. Usulan yang disampaikan dalam dialog terbuka harus ditanggapi dengan benar melalui mekanisme delegasi yang nantinya akan diterima oleh DPR RI.
Waspada Dengan Kelompok Provokator
Prabowo meminta kepada seluruh masyarakat yang ikut dalam aksi demo agar selalu waspada terhadap campur tangan dari pihak-pihak provokator. Sebab hal tersebut bisa menghancurkan kesejahteraan yang telah dibangun oleh para pahlawan dalam melawan penjajahan hingga menstabilkan bangsa.
Segala kekurangan dalam pemerintahan saat ini akan segera diperbaiki, guna membawa semangat nenek moyang bangsa yaitu semangat untuk gotong royong. Oleh karena itu, Prabowo tidak ingin masyarakat Indonesia mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin melihat Indonesia kembali sejahtera.
Prabowo meminta para Ketua Umum Partai agar selalu menentukan kebijakan yang tidak akan menyakiti rakyat serta peka terhadap rakyat kedepannya. Sebagi organisasi yang berdiri sebagi wakil rakyat, DPR RI diminta untuk selalu mendengarkan keluhan masyarakat dan harus berpihak terhadap kepentingan rakyat.
Baca Juga: 3 Rumah Pejabat DPR dan Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa