Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan pembahasan mengenai langkah-langkah pemerintah dalam melakukan penghematan imbas perang AS-Israel vs Iran yang kian memanas. Rencana pemangkasan gaji Menteri dan Anggota DPR akan dilakukan demi menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak jebol.
Menurut Prabowo, sejumlah negara telah melakukan kebijakan penghematan, salah satunya adalah negara Pakistan yang memotong gaji menteri hingga anggota DPR. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika dirinya memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta.
Dalam arahannya, ia mencontohkan kebijakan penghematan yang dilakukan Pakistan untuk menghadapi tekanan ekonomi dan lonjakan harga energi akibat dinamika global. Prabowo juga menjelaskan bahwa sejumlah negara sudah mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang tegas untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa anggota Kabinet Merah Putih sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Dirinya juga menegaskan bahwa segalanya tidak bisa dianggap aman sehingga langkah untuk melakukan penghematan ini sangat penting ditengah ketidakstabilan ekonomi global.
Ikuti Kebijakan Pakistan
Presiden Prabowo Subianto mengatakan beberapa negara telah melakukan langkah-langkah adaptif dalam menghadapi situasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Prabowo mencontohkan kebijakan yang ditetapkan oleh negara Pakistan yang turut memotong gaji dari anggota kabinet dan anggota parlemen.
Hal tersebut ia sampaikan saat sedang memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa memastikan situasi Indonesia saat ini aman tanpa melakukan langkah-langkah proaktif yang bisa menjamin kestabilan nasional.
Prabowo menyatakab bahwa negara Pakistan menerapkan work from home bagi pemerintahan dan swasta, hari kerja juga dipotong menjadi empat hari. Pakistan menganggap situasi ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures, seolah-olah bagi mereka adalah ini sama seperti menghadapi masalah global.
Prabowo melanjutkan, Pakistan juga memotong gaji menteri-menteri dan anggota DPR serta melakukan penyesuaian anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat lemah. Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat.
Simulasi Pemotongan Gaji
Di Indonesia, gaji pokok menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan dan Administratif Menteri Negara. Sebagaimana yang ditulis dalam Peraturan Pemerintah tersebut, gaji pokok seorang menteri di Indonesia berjumlah Rp 5 juta setiap bulan.
Selain gaji pokok, menteri juga menerima tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001, yaitu sebesar Rp 13,6 juta per bulan. Total gaji pokok dan tunjangan jabatan menteri mencapai sekitar Rp 18,64 juta per bulan diluar fasilitas yang disediakan oleh negara.
Jika menggunakan simulasi pemotongan 25% seperti kebijakan Pakistan, maka pemangkasan gaji menteri diperkirakan mencapai sekitar Rp 4,6 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan ilustrasi apabila kebijakan pemotongan dengan persentase serupa benar-benar diterapkan oleh Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih miliknya.
Langkah penghematan yang dilakukan Pakistan, menurut Prabowo, dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi di masa mendatang. Prabowo juga yakin bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan kuat dalam 2 hingga 3 tahun ke depan menghadapi krisis.
Upaya Penghematan
Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa langkah antisipatif tetap diperlukan agar defisit anggaran tidak semakin melebar dan melemahkan ketahanan dalam negeri. Melalui upaya efisiensi anggaran dan pengendalian konsumsi energi, pemerintah berharap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga meskipun situasi global masih diliputi ketidakpastian.
Tanggapan Partai Politik
Menanggapi rencana Presiden Prabowo yang ingin memotong gaji menteri maupun anggota DPR, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji memberikan pendapatnya. Ia menyatakan, kader Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR siap menerima pemotongan gaji jika negara memang membutuhkan langkah tersebut.
Sarmuji mengatakan, kesediaan itu merupakan bentuk kepekaan terhadap kondisi negara sekaligus kesiapan untuk menyesuaikan diri apabila pemerintah mengambil kebijakan penghematan. Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu menilai, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan, untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, juga mendukung gagasan Prabowo dalam efisiensi anggaran yang mengambil contoh berupa pemotongan gaji anggota DPR hingga menteri. Pemerintah memang memiliki banyak opsi untuk melakukan efisiensi anggaran negara, salah satunya adalah menekan belanja negara di sejumlah pos pengeluaran.
Meski memberikan dukungan, Sahroni juga mengingatkan bahwa gagasan tersebut harus dikaji secara matang agar nantinya tidak menimbulkan dampak negatif. Menurut Sahroni, kebijakan efisiensi yang tidak dirancang dengan matang berpotensi memunculkan dampak lanjutan yang malah akan berdampak pada kinerja pemerintahan.
Langkah Antisipasi
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pemotongan gaji pejabat negara merupakan langkah antisipasi yang diambil Prabowo dalam menghadapi krisis global. Menurut Herman, pemerintah memang perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Baca Juga: Ustad Beinisial SAM Dilaporkan atas Kasus Pelecehan Seksual