Serangan besar-besaran Amerika Serikat (AS) ke Venezuela membuat banyak negara di seluruh dunia mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum. Beberapa pakar hukum menilai tindakan AS akan menandai akhir penghormatan terhadap hukum internasional setelah Trump menangkap Nicholas Maduro dan istrinya.
Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi sinyal kepada negara rival internasonal AS untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Amerika. Beberapa negara saat ini sudah meningkatkan standar yang lebih jauh daripada yang biasa dan sangat bertentangan dengan norma dan hukum internasional.
Kekhawatiran terbesar global saat ini adalah keputusan yang akan diambil oleh China setelah melihat tindakan AS ketika menangkap Presiden Venezuela. China sekarang ini dapat menunjuk tindakan AS di Venezuela sebagai bentuk pembenaran untuk melakukan hal yang sama kepada pemimpin Taiwan.
Banyak pihak menduga jika AS sedang mengulang upaya mengubah rezim seperti yang dilakukan kepada Irak hingga berujung bencana selama bertahun-tahun. Amerika Serikat memang sudah dikenal sering mencoba untuk mengubah rezim dengan kekerasan namun hal tersebut tidak selalu berjalan dengan baik.
Rusia Mengutuk Serangan AS
Terkait aksi militer yang dilakukan AS terhadap Presiden Venezuela dan istrinya, otoritas Rusia mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran yang serius. Moskow menegaskan, operasi militer yang dilakukan oleh Amerika tidak memiliki pembenaran apapun yang bisa diterima oleh norma dan hukum internasional.
Rusia menyebutkan jika permusuhan ideologis yang di percayai AS sudah mengalahkan diplomasi dengan negara Venezuela yang merupakan sekutu terpenting Rusia. Kedua negara sudah menjalin hubungan dekat meski Kremlin tidak pernah menawarkan bantuan apapun kepada Caracas jika terjadi konflik dengan AS.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan jika serangan AS ke Venezuela sangat mengkhawatirkan banyak negara di seluruh dunia dan patut dikutuk. Dalih yang disampaikan Amerika Serikat juga tidak bisa membenarkan aksi penyerangan ke Venezuela, karena permusuhan ideologis sudah mengalahkan pragmatisme bisnis.
Kemenlu Rusia menegaskan solidaritasnya untuk Venezuela dan akan selalu memberikan dukungan kepada rakyat Venezuela terhadap tindakan kepemimpinan Bolivarian untuk melindungi kepentingan nasional. Rusia juga menyatakan jika kawasan Amerika Selatan harus tetap menjadi zona perdamaian (Zona de Paz) tanpa ada campur tangan asing.
China Desak AS Bebaskan Presiden Venezuela
Kementerian Luar Negeri China mendesak AS untuk membebaskan Presiden Venezuela, Nicholas Maduro dan istrinya Cilia Flores yang ditangkap dalam operasi senyap. Setelah Nicholas Maduro diseret paksa untuk keluar dari Venezuela, China menyerukan agar AS tetap memastikan keselamatan pribadi Presiden Venezuela.
China juga meminta AS untuk menghentikan upayanya dalam menggulingkan pemerintahan Venezuela dan menyarankan AS untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi. Kemenlu China juga menyatakan rasa prihatinnya atas penahanan paksa yang dilakukan oleh militer AS untuk menahan Nicholas Maduro dan istrinya.
Sama seperti banyak negara yang mengecam serangan AS, China menyatakan bahwa tindakan Washington itu sudah melanggar hukum dan norma internasional. Serangan AS ke Venezuela sudah bertentangan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB sebagai norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
China sebelumnya menyatakan jika Beijing sangat terkejut dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh militer AS terhadap pemimpin negara Venezeula. China dengan tegas mengutuk serangan yang dilakukan oleh AS dengan menggunakan kekuatan milter secara terang-terangan terhadap sebuah negara yang berdaulat.
Respon PBB
Setelah AS menangkap Presiden Venezuela, Sekjen PBB, Antonio Guterres mengaku sangat prihatin dan khawatir dengan situasi ketegangan yang dipicu oleh Amerika. Guterres mengaku sangat khawatir dengan dampak terhadap kawasan Amerika Selatan setelah militer AS melakukan agresi besar-besaran secara mendadak ke Venezuela.
Guterres juga meminta semua pihak yang merupakan sekutu dari masing-masing negara untuk tetap menghormati hukum internasional demi mempertahankan perdamaian. Terlepas dari situasi di negara Venezuela saat ini, perkembangan masalah ini merupakan preseden paling berbahaya yang bisa mengacaukan perdamaian dunia.
Antonio Guterres terus menekankan betapa pentingnya penghormatan penuh tehadap hukum internasional termasuk piagam PBB sebagau pedoman perdamaian oleh semua pihak. Guterres juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam kekacauan di Venezuela untuk melakukan dialog inkusif agar masalah bisa terselesaikan.
Meski menyarankan untuk melakukan dialog, Guterres juga menegaskan dialog itu harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric yang menjelaskan jika insiden tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan.
Spanyol Tak Akui Rezim Maduro
Meski PBB meminta agar seluruh pihak mematuhi hukum internasional, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez menegaskan jika pemerintahannya tidak mendukung rezim Maduro. Meski menyatakan penolakannya secara terbuka, Sanchez juga menyatakan kontra atas langkah Trump yang melakukan penyergapan ke wilayah Venezuela.
Baca Juga: Presiden Venezuela Ditangkap AS dalam Operasi Militer Senyap