Mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR yang terjadi secara signifikan, media sosial beramai-ramai menyerukan demo besar di depan Gedung DPR RI. Aksi ini diinisiasikan oleh pihak yang dinamai dengan “Revolusi Rakyat Indonesia”, dengan dikepalai beberapa kelompok masyarakat yang tidak terima dengan kinerja DPR.
Kelompok ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yaitu, buruh petani, sampai mahasiswa juga ikut turun ke jalanan untuk melakukan unjuk rasa. Menanggapi aksi demo Gedung DPR 25 Agustus 2025, beberapa pakar politik menduga hal tersebut karna kebijakan yang dibuat menyakiti rakyat.
Didorong oleh sentimen negatif publik yang sudah mencapai puncaknya karena kenaikan tunjangan DPR dianggap kurang tepat di tengah lesunya daya beli masyarakat. Ribuan personel gabungan sudah ditugaskan untuk menjaga ketertiban selama aksi demo yang akan dilakukan pada Senin (25/8/2025) berlangsung.
Tututan yang berkaitan dengan isu korupsi serta pelanggaran konstitusi akan dipertanyakan dalam aksi demo yang akan berlangsung pada 25 Agustus. Berbagai seruan akan disuarakan agar masyarakat bisa bersatu untuk menekan anggota DPR dalam menjalankan fungsi serta pengawasan terhadap jajaran DPR.
Penyebab Aksi Demo DPR
Seruan yang berisi ajakan untuk melakukan aksi demo di Gedung DPR di media sosial berawal dari kekecewaan masyarakat terhadap DPR. Pemicu utama dari aksi demo ini adalah isu yang berkaitan dengan gaji serta tunjangan yang akan didapatkan oleh seluruh jajarannya.
Masyarakat menilai kebijakan tersebut kurang tepat menginggat kondisi keuangan yang sedang tidak stabil serta daya beli masyarakat yang terus menurun. Suara kekecewaan itu dengan cepat menyebar di berbagai platoform media sosial, hingga kelompok “Revolusi Rakyat Indonesia” dibentuk untuk menunutut keadilan.
Meski sudah tersebar di media sosial, hingga kini masih belum ada pihak yang secara resmi mengonfirmasi rencana aksi demo DPR. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang sering menjadi kepala aksi unjuk rasa besar membantah keterlibatan dalam aksi demo Gedung DPR.
Meski tidak memiliki pelopor yang jelas, sejumlah masa yang berisi mahasiswa sudah meramaikan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI di Jakarta Pusat. Kelompok yang sudah memadati pintu gerbang DPR terpantau sambil membawa spanduk besar yang tertulis “Indonesia Sold Out” berwarna merah putih.
Upaya Menjaga Ketertiban
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Condro menegaskan, pihak kepolisian akan menugaskan personel untuk menjaga ketertiban selama aksi demo berlangsung. Sebanyak 1.145 personel gabungan akan ditugaskan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/8/2025).
Kombes Susatyo menegaskan, seluruh personel gabungan yang dikerahkan untuk menjaga jalannya demonstrasi agar tetap tertib tidak dilengkapi dengan senjata api. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personel akan melakukan secara persuasif dan mengedepankan pendekatan humanis agar tidak memicu kericuhan selama aksi demo berlangsung.
Aparat yang hadir saat aksi unjuk berlangsung bukan untuk menyakiti para demonstran, namun untuk memberikan pelayanan terhadap seluruh demonstran nantinya. Masyarakat diminta untuk berorasi dengan tertib tanpa menimbulkan keributan serta aparat keamanan juga diminta untuk tidak memprovokasi seluruh peserta unjuk rasa.
Seluruh demonstran diminta untuk tidak memicu kericuhan seperti membakar ban, menutup akses jalan, maupun melakukan aksi vandalisme agar tidak dikenakan sanksi. Susatyo menyebutkan, seluruh warga memiliki hak untuk menyuarakan setiap pendapatnya dan akan dilindungi oleh undang-undang, namun harus dilakukan secara damai.
Tanggapan DPR
Menanggapi kritik tajam yang disuarakan oleh rakyat terhadap DPR, Ketua DPR RI, Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji setiap anggotanya. Menurut Puan Maharani, kenaikan yang diberikan terhadap seluruh anggota DPR hanyalah perubahan mekanisme dari tunjangan yang diberikan, termasuk tunangan perumahan.
Puan menjelaskan, sekarang DPR sudah tidak menerima rumah jabatan karena telah dikembalikan ke pemerintah, namun diberikan kompensasi berupa tunjangan rumah. Puan mengungkapkan, besaran uang tunjangan rumah yang akan diberikan kepada seluruh anggota sebagai kompensasi rumah jabatan itu sebesar Rp 50.000.000.
Berbeda dari pendapat Puan Maharani, Wakil Ketua DPR, Adies Kadir berpendapat bahwa nominal uang yang akan diberikan sangat masuk akal. Hal tersebut ia ungkapkan dengan melihat tingginya biasa sewa tempat tinggal di Jakarta Pusat, terutama di sekitar wilayah Senayan City.
Adies beralasan, kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan, Sri Mulyani merasa kasihan dengan anggota DPR yang tidak diberikan kenaikan gaji selama 15 tahun terakhir. Disisi lain, jajaran DPR yang diwakilkan oleh Saan Mustofa mengaku bahwa seluruh anggota wakil rakyat tersebut tidak mempermasalahkan aksi unjuk rasa yang sudah direncanakan.
DPR Siap Berdialog
Saan menegaskan, selama aksi unjuk rasa berlangsung DPR RI siap berdialog kepada seluruh deonstran apabila mereka ingin menyampaikan suara masing-masing. Hal itu menginggat tugas DPR sendiri adalah untuk menyerap, menampung, mendengarkan, serta memperjuangkan seluruh aspirasi dan hak masyarakat seluruh Indonesia.
Baca juga: Prabowo Bangga Program Sekolah Rakyat Raih Kesuksesan Besar