KPK Siap Patuhi UU Perampasan Aset yang Disahkan oleh DPR

RUU Perampasan Aset

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapan untuk mematuhi Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan oleh DPR pada Kamis, 19 November 2026. Kebijakan tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat upaya pemberantasan segala bentuk tindakan korupsi di Indonesia.

Pengesahan undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai kasus kejahatan ekonomi di Indonesia. Melalui aturan di UU Perampasan Aset, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.

KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjalankan ketentuan yang tercantum dalam peraturan undang-undang perampasan aset. Kepatuhan terhadap undang-undang perampasan aset menjadi bagian penting untuk memastikan proses penegakan hukum terhadap koruptor berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, penerapan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan dapat membantu KPK untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi. Dukungan lembaga penegak hukum diperlukan agar pelaksanaannya berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.