Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai payung hukum yang memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja. Aturan berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencakup setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam seluruh bidang pekerjaan.
Regulasi baru ini disusun untuk menyatukan dan menyelaraskan seluruh ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional terkait. Pembentukannya juga menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta penataan ulang aturan ketenagakerjaan nasional Indonesia melalui undang-undang tersendiri.
Perluasan perlindungan mencakup pekerja sektor informal serta hubungan pekerjaan tertentu melalui penguatan akses terhadap jaminan sosial pekerja dan kepastian hukum. Undang-undang ini secara tegas melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Aturan tersebut juga mengatur pelatihan kerja, pemagangan, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, serta perlindungan bagi kelompok pekerja rentan, perempuan, dan disabilitas. Ketentuan diharapkan memberi kepastian bagi pekerja dan pemberi kerja sekaligus menyesuaikan hukum dengan perubahan pola kerja serta kebutuhan dunia usaha.
Rincian UU Perlindungan Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur berbagai aspek penting dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Regulasi yang baru diperbarui oleh DPR mencakup perlindungan hak, kewajiban perusahaan, pengupahan, hingga kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.
Salah satu poin yang diatur dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja, pelatihan, pemagangan, serta peningkatan kompetensi bagi para pencari kerja. Pemerintah juga akan memperluas perlindungan terhadap seluruh pekerja di sektor informal dan pekerja platform digital melalui ketentuan jaminan sosial (Jamsos).
Dalam hubungan kerja, undang-undang tersebut mengatur perjanjian kerja waktu tertentu dengan masa maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang untuk menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam kontrak hubungan kerja.
Pengaturan lainnya meliputi pengupahan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga pemberian pesangon yang sesuai kepada pekerja. Dengan diresmikannya UU Perlindungan Kerja, hal tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja.
Ucapan Terimakasih
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.
Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menilai kehadiran undang-undang tersebut menjadi momentum penting dalam memperjuangkan perlindungan hak pekerja serta membangun hubungan industrial yang lebih adil. ASPIRASI juga mengapresiasi DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan atas keterlibatan dalam proses pembentukan regulasi tersebut.
Waktu Lembur Dibatasi 4 Jam Sehari
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan batas maksimal waktu lembur bagi seluruh pekerja atau buruh di Indonesia. Ketentuan tersebut membatasi lembur paling lama empat jam dalam sehari dan 18 jam selama satu minggu kerja bagi seluruh pekerja.
Sebelum lembur dilaksanakan, pemberi kerja wajib memperoleh persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Perintah lembur juga harus disampaikan secara tertulis atau melalui media digital agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas bagi perusahaan.
Aturan tersebut turut mewajibkan perusahaan membayar upah lembur kepada pekerja yang menjalankan pekerjaan melebihi waktu kerja normal sesuai ketentuan berlaku. Upah dihitung dengan ketentuan khusus, yakni 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan dua kali untuk setiap jam berikutnya.
Meski demikian, batas maksimal lembur tersebut memiliki pengecualian bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu sesuai pengaturan lebih lanjut pemerintah. Ketentuan ini diharapkan dapat melindungi waktu istirahat pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan dalam mengatur kebutuhan operasional sehari-hari secara tepat.
Respon Pemberi Kerja
Ketentuan baru mengenai pembatasan waktu lembur membuat pemberi kerja perlu menyesuaikan pengaturan jam operasional dan kebutuhan tenaga kerja perusahaan masing-masing. Perubahan tersebut menuntut perusahaan memastikan setiap pekerjaan tambahan berjalan sesuai prosedur serta tidak mengabaikan hak pekerja untuk beristirahat secara cukup.
Dalam aturan terbaru, lembur harus memperoleh persetujuan pekerja dan diperintahkan secara tertulis atau melalui media digital oleh lembaga pemberi kerja. Ketentuan ini mendorong perusahaan memperjelas komunikasi internal, pencatatan jam tambahan, serta mekanisme persetujuan sebelum meminta karyawan bekerja melampaui jadwal normal.
Selain membatasi lembur maksimal empat jam sehari dan 18 jam seminggu, undang-undang juga mewajibkan pembayaran upah tambahan kepada pekerja terkait. Karena itu, pemberi kerja perlu meninjau anggaran pengupahan dan sistem administrasi agar perhitungan kompensasi lembur dilakukan secara tepat dan transparan.
Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan lembur dapat menghadapi sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha oleh pemerintah. Karena itu, penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan menjadi langkah penting agar kepentingan operasional tetap berjalan tanpa mengurangi perlindungan dan hak pekerja secara berkelanjutan.
Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Irjen Ahrie Siap Buka-Bukaan