Kabar mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya menjadi perhatian publik setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026 kemarin.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri ketika membahas dinamika dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya. Presiden Prabowo disebut tidak menolak pernyataan tersebut, tetapi memberikan sejumlah masukan serta mendorong Gibran menempuh jalur hukum untuk menjelaskan dokumennya.
Isu tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan nasional. Perkembangan itu mendorong anggota DPR membicarakan penggunaan hak menyatakan pendapat, sehingga situasi politik di sekitar jabatan wakil presiden turut disorot.
Meski demikian, penyampaian niat mundur belum otomatis berarti Gibran resmi melepaskan jabatan, karena proses pengunduran diri harus mengikuti ketentuan konstitusi. Publik kini menunggu kejelasan langkah berikutnya, termasuk sikap resmi Gibran dan perkembangan pembahasan di lembaga negara terkait persoalan ini selanjutnya.
Pernyataan Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyampaikan pernyataan setelah kabar mengenai niat pengunduran dirinya menjadi perhatian publik. Ia mengaku menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika politik yang sedang berkembang di Indonesia saat ini.
Gibran menyampaikan pernyataan itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa sepuluh November dua ribu dua puluh enam. Dalam kesempatan tersebut ia mengakui Prabowo memberikan banyak masukan terkait situasi yang sedang dihadapi termasuk persoalan dokumen pendidikan miliknya.
Salah satu saran Presiden menurut Gibran ialah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menghadirkan dokumen. Ia diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
Meski sebelumnya disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden Gibran dalam keterangannya menekankan langkah hukum sebagai tindak lanjut. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan publik dan pembahasan sejumlah anggota DPR mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di parlemen terkini.
Mensesneg Bantah Isu Prabowo Tolak Niat Gibran
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Ia menegaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan di Istana, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait situasi yang dihadapinya.
Penjelasan itu disampaikan setelah pemberitaan pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung dua setengah jam pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mundur sebagai wakil presiden di tengah dinamika hukum mengenai dokumen pendidikannya menjadi perhatian publik.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Permintaan itu turut dibahas bersama Presiden, sementara Prabowo memberikan sejumlah masukan agar persoalan dokumen tersebut dapat ditempuh melalui jalur hukum.
Bantahan Mensesneg bertujuan meluruskan informasi yang berkembang setelah pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran disampaikan kepada awak media di Istana. Namun, penyampaian niat tersebut belum berarti Gibran resmi melepaskan jabatan, sebab pengunduran diri wakil presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku.
HMP Gibran Masih Menggelinding di DPR
Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir di DPR setelah polemik dokumen pendidikan menjadi sorotan. Sejumlah anggota dewan lintas fraksi telah menandatangani usulan tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut jumlah penandatangan telah mencapai sekitar 50 orang dari berbagai fraksi di parlemen hingga kini. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan menerima usulan dan menyatakan pembahasan dilakukan setelah mendengarkan masukan fraksi-fraksi terlebih dahulu secara resmi.
Meski dukungan disebut meluas, belum seluruh fraksi menyatakan sikap resmi, termasuk Gerindra yang masih akan membahas persoalan tersebut secara internal. Karena itu, proses pengajuan belum otomatis menjadi keputusan DPR, sebab usulan harus melewati persyaratan dan tahapan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Isu ini berkaitan dengan polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terhadap dokumen tersebut. Di tengah perkembangan politik itu, DPR menyatakan menghormati mekanisme konstitusi, sementara publik menunggu kejelasan tindak lanjut serta sikap lembaga legislatif.
Komentar Ketum Partai Terkaitan Pengunduran Gibran
Sejumlah ketua umum partai politik di parlemen memberikan tanggapan setelah muncul kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri. Mereka cenderung memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menentukan sikap resmi partai masing-masing terhadap dinamika politik yang berkembang saat ini.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya mengambil posisi menunggu perkembangan situasi dan masukan dari fraksi DPR. Ia menegaskan sikap PKB akan mengikuti dinamika pembahasan di DPR serta hasil konsolidasi antarfraksi yang sedang berlangsung hingga saat ini.
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan bahwa partainya masih menunggu kejelasan mengenai pembicaraan Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto. AHY menekankan seluruh proses politik harus menghormati konstitusi serta dijalankan sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menilai saran Prabowo kepada Gibran patut dihormati, tetapi mengaku belum mengetahui isi pertemuan. Bahlil memilih untuk memeriksa informasi secara utuh terlebih dahulu dan meminta publik tidak berspekulasi mengenai kemungkinan penggantian wakil presiden tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Memperluas UU Perlindungan Ketenagakerjaan