Reshuffle Kabinet

Memasuki bulan ke-4 di tahun 2026, isu Presiden akan melakukan perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet kembali mencuat ke publik. Berdasarkan kabar yang sudah beredar di media sosial, Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan penggantian terhadap sejumlah anggotanya di dalam kabinet.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai sebenarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menilai bahwa tidak salah apabila publik penasaran dan sebenarnya sangat wajar jika publik ingin mengetahui kapan reshuffle dilakukan.

Dalam sistem pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet bentukannya selama memimpin. Selain itu, banyak pakar juga memperkirakan setidaknya terdapat tiga faktor yang menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle kabinet.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle adalah subjektifitas like and dislike, objektifitas terkait kinerja, dan faktor politis. Di sisi lain, Hensa juga mengingatkan para pejabat menyadari pentingnya meritokrasi di dalam pemerintahan agar birokrasi bisa tercipta secara profesional.

Isu Reshuffle Kembali Menguat di 2026

Reshuffle Kabinet

Meski belum ada pernyataan resmi dari Istana, riwayat reshuffle yang terjadi sebelumnya memperlihatkan bahwa perubahan komposisi kabinet bukan hal baru. Perbincangan terkait reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat kembali ke publik pada April 2026 ini.

Sejumlah pejabat memberikan respons yang cenderung hati-hati terkait isu reshuffle kabinet yang mungkin akan dilakukan oleh presiden dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengaku masih belum menerima informasi resmi dan menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang memilih untuk tidak memberikan jawaban tegas terkait isu reshuffle. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyatakan bahwa belum ada rencana reshuffle, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.

Pemerintah saat ini lebih berfokus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kelancaran mobilitas masyarakat sehingga peluang melakukan reshuffle sangat kecil. Meski begitu, isu ini sulit benar-benar mereda dan tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang penasaran dengan isu Prabowo yang akan melakukan reshuffle kabinet.

Menteri yang Pernah Kena Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah tercatat melakukan tiga kali reshuffle Kabinet Merah Putih sepanjang tahun 2025 dalam dua fase besar. Perombakan kabinet yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 dan menyasar sektor pendidikan tinggi.

Memasuki September 2025, reshuffle dilakukan dalam skala yang lebih besar, dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2025, reshuffle kabinet kembali dilakukan dengan penyempurnaan terhadap posisi-posisi yang sebelumnya masih kosong atau sementara.

Tanggapan Puan dan Teddy

Menanggapi isu reshuffle kabinet, Ketua Dewan Perwakilan (DPR), Puan Maharani mengatakan bahwa hal tersebut adalah hak istimewa Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menegaskan, jika publik ingin mencari kepastian isu tersebut, bisa langsung bertanya ke Istana.

Selain Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya juga tidak membenarkan maupun membantah isu presiden akan melakukan reshuffle. Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada wartawan ketika dirinya ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Selain itu, Teddy juga meminta publik untuk menantikan kabar resmi dari pemerintah pusat terkait pengocokan ulang jajaran pembantu Presiden tersebut. Menanggapi pertanyaan apakah pemerintah akan melakukan perombakan kabinet di bulan April 2026, Teddy enggan memberikan jawaban yang jelas kepada media.

Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan menjelaskan apakah dirinya akan melakukan reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih atau tidak. Pada akhir Januari 2026 lalu, rumor reshuffle semakin mencuat setelah keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, didapuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Potensi Bahlik Menjadi Menko

Dalam isu reshuffle Kabinet, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ikut terseret dalam spekulasi liat publik. Bahkan, Bahlil disebut berpeluang akan menempati posisi menteri koordinator (menko) jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengaku bahwa dirinya masih belum menerima informasi resmi terkait rencana perombakan kabinet. Ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden terkait susunan menteri pada Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo.

Saat ditanya peluang Bahlil yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk naik posisi, Sarmuji menyatakan belum mengetahui hal tersebut. Sarmuji mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat untuk bertemu langsung dengan Bahlil setelah mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Rusia dan Prancis.

Baca Juga: Helikopter Jatuh di Sekadau Sempat Kirim Sinyal Darurat